21 Oktober 2020

Jokowi Marah Sampai Keluarkan Peringatan Untuk Para Menteri

2 min read

Flutulang.com – Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan ketegasannya tanpa pandang bulu. Kali ini para menterinya di Kabinet Indonesia Maju yang  yang kena peringatan.

Beliau mengatakan, beberapa menteri  yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi COVID-19 untuk segera mengubah cara kerjanya.

Para pembantunya itu  tidak menganggap situasi sekarang adalah normal. Para menteri tidak boleh linear. 

“Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal,” kata Presiden Jokowi, dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).

Meski arahan itu sudah lewat beberapa hari yang lalu,tapi videonya baru dirilis pada kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020) ini.

Presiden Jokowi juga mengatakan membuka opsi reshuffle menteri. Bahkan lembaga yang masih bekerja biasa saja tak segan akan ia dibubarkan. 

Dalam rapat tersebut, Joko Widodo mengatakan suasana tiga bulan terakhir ini adalah suasana krisis akibat merebaknya pandemi virus corona atau Covid-19. Namun ia melihat belum ada pandangan yang sama dalam diri para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan lainnya dalam menghadapi situasi yang sedang krisis. Jokowi menilai mereka belum memiliki Sense of crisis yang sama.

“Lah kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, “extra ordinary”, tegasnya Beliau.

Terkait pandemi COVID-19, Presiden Jokowi telah mengeluarkan dua Perppu.

Pertama adalah  Perppu No.1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi. Perppu tersebut sudah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 pada 12 Mei 2020.

Presiden juga mengeluarkan Perppu No.2 Tahun 2020 yang mengatur tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Kalau perlu kebijakan Perppu, ya Perppu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres, ya Perpres saya keluarkan. Kalau sudah ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) ya harus dikeluarkan. Untuk menangani negara tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita,” imbuhnya untuk menegaskan keseriusannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *